Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian
  • Lesson Learn Program Asuransi Pertanian dan Merumuskan Model ke Depan

    Lesson Learn Program Asuransi Pertanian dan Merumuskan Model ke Depan

    Thursday, 03 August 2017 06:43
  • Halal Bi Halal 1438 H dan Pelepasan Purna Bakti  Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

    Halal Bi Halal 1438 H dan Pelepasan Purna Bakti Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

    Wednesday, 05 July 2017 08:54
  • Pembelajaran dalam Inovasi Institusi: Kasus Perkebunan

    Pembelajaran dalam Inovasi Institusi: Kasus Perkebunan

    Tuesday, 13 June 2017 01:05
  • Subsidi Pupuk: Pengalaman dan Perlunya Perubahan Kebijakan

    Subsidi Pupuk: Pengalaman dan Perlunya Perubahan Kebijakan

    Friday, 28 April 2017 06:05
  • Gerakan Tanam Cabai Untuk Kemandirian Pangan

    Gerakan Tanam Cabai Untuk Kemandirian Pangan

    Thursday, 20 April 2017 14:33
  • Indonesia Sudah Swasembada Protein dan Berupaya Meraih Swasembada Protein Hewani

    Indonesia Sudah Swasembada Protein dan Berupaya Meraih Swasembada Protein Hewani

    Tuesday, 21 February 2017 09:47
  • Rapat Kerja PSEKP TA 2017

    Rapat Kerja PSEKP TA 2017

    Tuesday, 24 January 2017 01:36
  • Menyikapi Keputusan Panel DSB-WTO: Kasus Kebijakan Impor Produk Hortikultura, Hewan dan Produk Hewan

    Menyikapi Keputusan Panel DSB-WTO: Kasus Kebijakan Impor Produk Hortikultura, Hewan dan Produk Hewan

    Thursday, 19 January 2017 01:22
  • Peresmian Kantor Baru PSEKP, Semangat Baru

    Peresmian Kantor Baru PSEKP, Semangat Baru

    Thursday, 22 December 2016 08:52
  • Upacara Kesadaran Nasional 17 Desember  2016

    Upacara Kesadaran Nasional 17 Desember 2016

    Monday, 19 December 2016 09:48

Studi Kebijakan Sistem Pengelolaan Irigasi Mendukung Pencapaian dan Keberlanjutan Swasembada Pangan

Tim Peneliti: Sumaryanto (Ketua Tim), Tri Pranadji, Syahyuti, Yana Supriyatna, Muhammad Suryadi

Abstrak:
Untuk mendukung pencapaian swasembada pangan dan keberlanjutannya Pemerintah memutuskan pada periode 2015 – 2019 akan melakukan rehabilitasi dan membangun infrastruktur irigasi secara masif. Terkait dengan itu, perbaikan sistem pengelolaan irigasi juga harus dilakukan karena kinerja irigasi tidak hanya ditentukan kinerja infrastruktur fisik. Pembatalan Mahkamah Konstitusi atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumberdaya Air dan pemberlakuan kembali Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 Tentang Pengairan berimplikasi pada sistem pengelolaan irigasi. Dibandingkan UU No. 7 Th 2004, UU No. 11 Th 1974 memang lebih kondusif untuk menjamin hak petani atas air tetapi untuk memecahkan masalah dan menjawab tantangan pada masa yang akan datang membutuhkan penyempurnaan. Alasannya, persepsi maupun kondisi obyektif ketika UU No. 11 Th 1974 tersebut dibuat sangat berbeda dengan situasi dan kondisi saat ini. Perbedaannya antara lain terkait dengan: (i) persepsi atas tingkat kelangkaan sumberdaya air, (ii) adanya perubahan iklim dan implikasinya, (iii) dominasi sektor non pertanian dalam struktur perekonomian, (iv) desentralisasi sistem penyelenggaraan pemerintahan, dan (v) perubahan nilai-nilai sosial budaya yang dianut masyarakat termasuk petani. Rekomendasi kebijakan serta himpunan data dan informasi yang akan dihasilkan dari penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi nyata pada  penyempurnaan undang-undang tersebut, khususnya dalam konteks pengelolaan irigasi yang kondusif untuk pencapaian swasembada pangan yang berkelanjutan.

Kata Kunci: kebijakan, sumberdaya air, pengelolaan irigasi, swasembada pangan

Additional information