Pandemi Covid-19 telah menimbulkan kerugian material yang semakin besar dan berdampak pada perlambatan pertumbuhan ekonomi, penurunan penerimaan negara, dan memengaruhi stabilitas ekonomi nasional. Perlu antisipasi dampak Covid-19 terhadap sektor industri tertentu, ketersediaan bahan baku industri di dalam negeri, serta penyerapan tenaga kerja sehingga perlu memberikan insentif atas impor barang dan bahan untuk proses produksi barang jadi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, penerimaan negara, serta menjaga stabilitas ekonomi.

Peraturan ini terdiri dari beberapa bab, antara lain: (1) ketentuan umum; (2) ketentuan Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BM DTP); (3) pejabat perbendaharaan negara dan penganggaran; (4) tata cara pengajuan permohonan; (5) pemberitahuan pabean; (6) administrasi dan pencatatan BM DTP; (7) pengesahan tagihan belanja subsidi BM DTP; (8) monitoring dan evaluasi; (8) penyalahgunaan dan sanksi; dan (9) ketentuan lain-lain. Pada peraturan ini dijelaskan yang dimaksud dengan BM DTP adalah fasilitas bea masuk terutang yang dibayar oleh pemerintah dengan alokasi dana yang telah ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja negara perubahan.

Persyaratan jenis barang dan bahan yang diimpor pada industri sektor tertentu yang mendapatkan BM DTP harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: (1) barang dan bahan belum diproduksi di dalam negeri; (2) barang dan bahan sudah diproduksi di dalam negeri namun belum memenuhi spesifikasi yang dibutuhkan; atau (3) barang dan bahan sudah diproduksi di dalam negeri namun jumlahnya belum mencukupi kebutuhan industri sesuai dengan rekomendasi kementerian/lembaga terkait. Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan (21 September 2020) sampai dengan tanggal 31 Desember 2020. (KSS)

Secara lengkap isi dari Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 134/PMK.010/2020 dapat dilihat di bawah ini.

Loading...

0
0
0
s2smodern
powered by social2s