Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian
  • FGD Kenaikan Harga Beras dan Solusi Pengendaliannya

    FGD Kenaikan Harga Beras dan Solusi Pengendaliannya

    Senin, 02 Maret 2015 16:12
  • Kebijakan Pengendalian Harga Produk Pertanian di Malaysia, Bagaimana dengan Indonesia???

    Kebijakan Pengendalian Harga Produk Pertanian di Malaysia, Bagaimana dengan Indonesia???

    Senin, 23 Februari 2015 01:04
  • Mari Majukan Kopagro untuk Kesejahteraan Anggotanya

    Mari Majukan Kopagro untuk Kesejahteraan Anggotanya

    Senin, 23 Februari 2015 01:02
  • Seminar Proposal Operasional Penelitian DIPA 2015

    Seminar Proposal Operasional Penelitian DIPA 2015

    Senin, 23 Februari 2015 01:01
  • Peran Organisasi Petani di Perdesaan

    Peran Organisasi Petani di Perdesaan

    Senin, 09 Februari 2015 00:39
  • Sosialisasi Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Peneliti 2015 di Lingkup PSEKP

    Sosialisasi Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Peneliti 2015 di Lingkup PSEKP

    Senin, 12 Januari 2015 06:43
  • PSEKP Gelar Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW

    PSEKP Gelar Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW

    Senin, 12 Januari 2015 06:42
  • Pencapaian Swasembada membutuhkan Memobilisasi Penyuluh Swadaya dan Swasta

    Kamis, 08 Januari 2015 02:25
  • Pembenahan Organisasi Petani untuk Mendukung Swasembada

    Kamis, 08 Januari 2015 02:23
  • Pemetaan Daya Saing Pertanian Indonesia

    Pemetaan Daya Saing Pertanian Indonesia

    Senin, 15 Desember 2014 01:32

Seminar Nasional Badan Litbang Pertanian “Pemanfaatan dan Pendayagunaan Lahan Terlantar Menuju Implementasi Reforma Agraria”

Seminar Nasional Badan Litbang Pertanian “Pemanfaatan dan Pendayagunaan Lahan Terlantar Menuju Implementasi Reforma Agraria”Bogor, 28 November 2012. - Badan Litbang Pertanian, Kementerian Pertanian Republik Indonesia telah melaksanakan kegiatan Seminar Nasional Badan Litbang Pertanian "Pemanfaatan dan Pendayagunaan Lahan Terlantar Menuju Implementasi Reforma Agraria" bertempat di IPB International Convention Center. Seminar dibuka oleh Sekretaris Kepala Badan Litbang, Dr. M. Syakir. Seminar ini dihadiri oleh 210 orang yang terdiri dari para pengambil kebijakan lingkup kementerian dan lembaga terkait, akademisi, peneliti, penyuluh, LSM dan pemerhati masalah keagrariaan.

Sekretaris Badan menyampaikan arahan dari Kepala Badan Litbang, yakni pemanfaatan lahan terlantar diharapkan dapat menjadi titik ungkit pembangunan pertanian terutama untuk memenuhi produksi pangan.Ketersediaan data luasan beserta informasi spesifik tiap lahan diperlukan untuk menghitung ketersediaan lahan terlantar untuk kegiatan pertanian. Kepala Badan juga mengungkapkan tentang pentingnya pembentukan konsorsium untuk pemanfaatan lahan terlantar bagi kegiatan pertanian. Hal ini mendapat tanggapan positif dari peserta yang hadir, sehingga disepakati bahwa Konsorsium tersebut akan beranggotakan institusi lintas Kementerian dan Lembaga, NGO, Perguruan Tinggi dan para pihak yang peduli pada isu ini dengan Kementerian Pertanian sebagai inisiator awal.

Telah disepakati pada sesi pertama oleh Pembicara dari BPN dengan pembahas dari PSE-KP (Dr. Ir. Agus Pakpahan) bahwa persoalan ketimpangan penguasaan lahan dan makin terbatasnya lahan untuk sistem produksi pertanian (pangan) sebagai krisis nasional (melebihi kondisi krisis ekonomi tahun 1997/1998) yang perlu penanganan segera dan sistematis. Dikhawatirkan bila hal ini tidak ditangani, akan menimbulkan biaya sosial yang sangat tinggi terutama menyongsong satu abad kemerdekaan Indonesia. Melihat hal ini, inisiatif dari Badan Litbang Pertanian untuk membuat Konsorsium dilihat sebagai langkah yang strategis bagi Pemerintah untuk menyeselesaikan masalah ini, dimulai dari proses melihat dan menganalisis persoalan pada lahan terlantar juga lahan kehutanan yang dianggap siap untuk dimanfaatkan sebagai lahan pertanian.

Terkait dengan aspek hukum pada upaya pemanfaatan lahan terlantar untuk Reforma Agraria, pakar dari UGM Prof. Maria SW Sardjono, Dr. Gunawan Wiradi, dan perwakilan dari LSM, mengungkap adanya celah hukum yang masih disempurnakan. Hal ini penting untuk dilakukan agar upaya pemanfaatan lahan terlantar dalam kerangka reforma agraria tidak membentur berbagai peraturan lain. Untuk itu diperlukan penguatan dasar hukum bagi pelaksanaan reforma agraria dalam bentuk UU.

Secara lengkap daftar pemakalah dan pembahas pada Seminar Nasional ini, yaitu :

  1. Prof. Dr. Budi Mulyanto (Direktur Penggunaan dan Tata Guna Tanah-mewakili BPN)
  2. Dr. Tri Joko Purnomo (Ditjen Planologi Kemenhut)
  3. Dr, Handewi P. Saliem (Kapus PSE-KP)
  4. Dr. Agus Pakpahan (PSE-KP)
  5. Prof. Maria SW Sardjono (UGM)
  6. Dr (HC). Gunawan Wiradi (Pusat Kajian Agraria)
  7. Iwan Nurdin (LSM)
  8. Dr. Arya Hadi Dharmawan (IPB)

Informasi tambahan