Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian
  • FGD Kenaikan Harga Beras dan Solusi Pengendaliannya

    FGD Kenaikan Harga Beras dan Solusi Pengendaliannya

    Senin, 02 Maret 2015 16:12
  • Kebijakan Pengendalian Harga Produk Pertanian di Malaysia, Bagaimana dengan Indonesia???

    Kebijakan Pengendalian Harga Produk Pertanian di Malaysia, Bagaimana dengan Indonesia???

    Senin, 23 Februari 2015 01:04
  • Mari Majukan Kopagro untuk Kesejahteraan Anggotanya

    Mari Majukan Kopagro untuk Kesejahteraan Anggotanya

    Senin, 23 Februari 2015 01:02
  • Seminar Proposal Operasional Penelitian DIPA 2015

    Seminar Proposal Operasional Penelitian DIPA 2015

    Senin, 23 Februari 2015 01:01
  • Peran Organisasi Petani di Perdesaan

    Peran Organisasi Petani di Perdesaan

    Senin, 09 Februari 2015 00:39
  • Sosialisasi Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Peneliti 2015 di Lingkup PSEKP

    Sosialisasi Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Peneliti 2015 di Lingkup PSEKP

    Senin, 12 Januari 2015 06:43
  • PSEKP Gelar Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW

    PSEKP Gelar Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW

    Senin, 12 Januari 2015 06:42
  • Pencapaian Swasembada membutuhkan Memobilisasi Penyuluh Swadaya dan Swasta

    Kamis, 08 Januari 2015 02:25
  • Pembenahan Organisasi Petani untuk Mendukung Swasembada

    Kamis, 08 Januari 2015 02:23
  • Pemetaan Daya Saing Pertanian Indonesia

    Pemetaan Daya Saing Pertanian Indonesia

    Senin, 15 Desember 2014 01:32

Workshop dan Sosialisasi Penyusunan Model Penanggulangan Kemiskinan yang Responsif Gender, Bogor 29 Desember 2009

Worshop dan Sosialisasi Penyusunan Model Penanggulangan Kemiskinan yang Responsif Gender, Bogor 29 Desember 2009Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam pembangunan pertanian merupakan amanat Inpres Nomor 9 tahun 2000 yang dijabarkan dalam Program Pembangunan Nasional (Propenas) dan Rencana Pembangunan Tahunan (Repeta) Departemen Pertanian. Guna mendukung kegiatan tersebut, Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian (PSEKP) menyelenggarakan Workshop dan Sosialisasi Penyusunan Model Penanggulangan Kemiskinan yang responsif Gender pada tanggal 29 Desember 2009.

Kegiatan ini dihadiri sekitar 85 orang peserta dari berbagai instansi. Selain dihadiri oleh para peneliti PSEKP, kegiatan ini juga diikuti oleh 34 orang peserta yang berasal dari berbagai instansi seperti unit kerja (Esselon I dan Esselon II) lingkup Departemen Pertanian, Kementrian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementrian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Bappenas, Departemen Dalam Negeri, LIPI, Perguruan Tinggi, serta Mahasiswa Pascasarjana IPB dan UNPAD.

Worshop ini menghadirkan dua pembicara yang merupakan peneliti dari PSEKP yaitu Ir. Rita Nur Suhaeti, MSi sebagai pembicara pertama. Tema yang dibahas adalah Model Penanggulangan Kemiskinan yang Responsif Gender di Wilayah Perdesaan. Dalam kesempatan tersebut pembicara memaparkan tentang pentingnya penerapan PUG dalam penyusunan program pembangunan di sektor pertanian. Pembicara menuturkan bahwa selama ini sosialisasi PUG sudah dilakukan hampir di semua instansi pemerintah, namun dampaknya belum terlihat jelas dalam kegiatan pembangunan di tingkat akar rumput. Proses perencanaan kegiatan yang responsif gender belum menjadi prioritas program-program pembangunan karena masih banyak para perencana program dan pengambil keputusan yang belum memahami manfaat PUG.

Sedangkan pembicara kedua yaitu Dr. Edi Basuno mengusung tema Pelaksanaan Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) di Jawa Tengah, Bali dan Sulawesi Selatan. Dalam kesempatan tersebut pembicara membahas keterkaitan antara PUG dengan Program PUAP. Program PUAP yang fokus pada pembangunan berbasis pertanian dan perdesaan secara substansi ditujukan guna penanggulangan kemiskinan. Sementara PUG adalah strategi untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan. Oleh karena itu PUAP sebagai salah satu program Deptan seharusnya responsif gender dalam segala aspeknya. Dengan demikian, PUAP seharusnya mempertimbangkan PUG dalam pendekatannya. Hasil kajian menunjukkan bahwa karena pemahaman yang belum mantap tentang PUG dari para pengambil kebijakan, baik ditingkat pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan, maupun desa, maka dari kajian di ketiga provinsi belum ditemukan adanya integrasi PUG secara nyata dalam pelaksanaan PUAP. Dari Berbagai dokumen program PUAP diketahui bahwa dalam program PUAP belum dilengkapi dengan konsep PUG.

Informasi tambahan