Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian
  • Lesson Learn Program Asuransi Pertanian dan Merumuskan Model ke Depan

    Lesson Learn Program Asuransi Pertanian dan Merumuskan Model ke Depan

    Thursday, 03 August 2017 06:43
  • Halal Bi Halal 1438 H dan Pelepasan Purna Bakti  Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

    Halal Bi Halal 1438 H dan Pelepasan Purna Bakti Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

    Wednesday, 05 July 2017 08:54
  • Pembelajaran dalam Inovasi Institusi: Kasus Perkebunan

    Pembelajaran dalam Inovasi Institusi: Kasus Perkebunan

    Tuesday, 13 June 2017 01:05
  • Subsidi Pupuk: Pengalaman dan Perlunya Perubahan Kebijakan

    Subsidi Pupuk: Pengalaman dan Perlunya Perubahan Kebijakan

    Friday, 28 April 2017 06:05
  • Gerakan Tanam Cabai Untuk Kemandirian Pangan

    Gerakan Tanam Cabai Untuk Kemandirian Pangan

    Thursday, 20 April 2017 14:33
  • Indonesia Sudah Swasembada Protein dan Berupaya Meraih Swasembada Protein Hewani

    Indonesia Sudah Swasembada Protein dan Berupaya Meraih Swasembada Protein Hewani

    Tuesday, 21 February 2017 09:47
  • Rapat Kerja PSEKP TA 2017

    Rapat Kerja PSEKP TA 2017

    Tuesday, 24 January 2017 01:36
  • Menyikapi Keputusan Panel DSB-WTO: Kasus Kebijakan Impor Produk Hortikultura, Hewan dan Produk Hewan

    Menyikapi Keputusan Panel DSB-WTO: Kasus Kebijakan Impor Produk Hortikultura, Hewan dan Produk Hewan

    Thursday, 19 January 2017 01:22
  • Peresmian Kantor Baru PSEKP, Semangat Baru

    Peresmian Kantor Baru PSEKP, Semangat Baru

    Thursday, 22 December 2016 08:52
  • Upacara Kesadaran Nasional 17 Desember  2016

    Upacara Kesadaran Nasional 17 Desember 2016

    Monday, 19 December 2016 09:48

Menyikapi Keputusan Panel DSB-WTO: Kasus Kebijakan Impor Produk Hortikultura, Hewan dan Produk Hewan

Menyikapi Keputusan Panel DSB-WTO: Kasus Kebijakan Impor Produk Hortikultura, Hewan dan Produk Hewan“Kekalahan Indonesia dalam DSB-WTO terkait kebijakan impor produk hortikultura, hewan dan produk hewan merupakan pelajaran penting dalam perumusan kebijakan” demikian sambutan Kepala PSEKP pada Seminar Pembangunan Pertanian dan Perdesaan yang diselenggarakan pada tanggal 13 Januari 2017 di Aula Balittro, Bogor.  Seminar dengan narasumber Dr. Erwidodo dihadiri oleh Staf Ahli Mentan bidang Hubungan Internasional, Kepala Biro KLN, Kepala Biro Hukum dan Informasi Publik, perwakilan eselon I Kementan dan wakil perguruan tinggi.

Disampaikan Dr. Erwidodo bahwa WTO merupakan organisasi internasional yang merupakan wadah untuk mengelola Multilateral Trading System, merundingkan aturan baru perdagangan internasional dan sebagai wadah penyelesaian sengketa dagang antar negara.  Indonesia sebagai salah satu negara pendiri WTO haruslah dapat memanfaatkan semaksimal mungkin keberadaan organisasi tersebut.  Indonesia mempunyai 2 kepentingan sebagai anggota WTO, yaitu kepentingan offensive untuk mempertahankan dan meningkatkan akses pasar ekspor, dan kepentingan defensive untuk melindungi pasar dan produsen domestik.   

Terkait dengan sengketa WTO, Indonesia sudah beberapa kali menjadi penggugat dan juga sebagai tergugat sengketa dagang dengan negara anggota lainnya.  Salah satu sengketa yang saat ini menjadi isu adalah kasus DS477/DS478 tentang Importation of horticultural product, animals and animals product dengan co-complainants dari New Zealand dan USA.  Pemerintah Indonesia dianggap melanggar aturan terkait GATT, agreement on agriculture, import licensing agreement dan agreement on preshipment inspection.

Dr. Erwidodo yang merupakan mantan dubes WTO menyampaikan bahwa secara garis besar materi gugatan sengketa dagang DS477 dan DS478 menilai bahwa Indonesia:

Menyikapi Keputusan Panel DSB-WTO: Kasus Kebijakan Impor Produk Hortikultura, Hewan dan Produk Hewan

  • Menerapkan pelarangan atau restriksi kuantitatif impor produk hortikultura, hewan, dan produk hewan;
  • Menerapkan persyaratan non-automatic import licensing yang restriktif terhadap perdagangan dan tanpa justifikasi;
  • Perlakuan kurang menguntungkan terhadap produk impor dibanding produk dalam negeri yang sejenis;
  • Menerapkan persyaratan pre-shipment inspection yang diskriminatif dan  unreasonable; Indonesia dianggap tidak melakukan penjelasan yang cukup atas informasi kebijakan ijin impor.

Secara keseluruhan, Panel memutuskan bahwa ke-18 kebijakan (measures) yang diterapkan Pemerintah Indonesia dinilai tidak konsisten dengan aturan WTO yang berlaku. Menyikapi kekalahan Indonesia dalam putusan Panel kasus DS477/DS478 perlu menjadi pembelajaran dalam perumusan kebijakan  pembatasan impor produk pertanian kedepan. Selain itu diperlukan pemahaman terhadap hak dan kewajiban anggota WTO serta aturan WTO yang berlaku, terutama AoA, Import Licensing, SPS, dan GATT 1994. Perlindungan petani dan pasar domestik, sebisa mungkin, menggunakan instrumen kebijakan (trade remedies dan trade defence instruments: anti dumping, safeguards, standards, SPS) konsisten dengan aturan WTO berlaku.

Additional information