Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian
  • Lesson Learn Program Asuransi Pertanian dan Merumuskan Model ke Depan

    Lesson Learn Program Asuransi Pertanian dan Merumuskan Model ke Depan

    Thursday, 03 August 2017 06:43
  • Halal Bi Halal 1438 H dan Pelepasan Purna Bakti  Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

    Halal Bi Halal 1438 H dan Pelepasan Purna Bakti Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

    Wednesday, 05 July 2017 08:54
  • Pembelajaran dalam Inovasi Institusi: Kasus Perkebunan

    Pembelajaran dalam Inovasi Institusi: Kasus Perkebunan

    Tuesday, 13 June 2017 01:05
  • Subsidi Pupuk: Pengalaman dan Perlunya Perubahan Kebijakan

    Subsidi Pupuk: Pengalaman dan Perlunya Perubahan Kebijakan

    Friday, 28 April 2017 06:05
  • Gerakan Tanam Cabai Untuk Kemandirian Pangan

    Gerakan Tanam Cabai Untuk Kemandirian Pangan

    Thursday, 20 April 2017 14:33
  • Indonesia Sudah Swasembada Protein dan Berupaya Meraih Swasembada Protein Hewani

    Indonesia Sudah Swasembada Protein dan Berupaya Meraih Swasembada Protein Hewani

    Tuesday, 21 February 2017 09:47
  • Rapat Kerja PSEKP TA 2017

    Rapat Kerja PSEKP TA 2017

    Tuesday, 24 January 2017 01:36
  • Menyikapi Keputusan Panel DSB-WTO: Kasus Kebijakan Impor Produk Hortikultura, Hewan dan Produk Hewan

    Menyikapi Keputusan Panel DSB-WTO: Kasus Kebijakan Impor Produk Hortikultura, Hewan dan Produk Hewan

    Thursday, 19 January 2017 01:22
  • Peresmian Kantor Baru PSEKP, Semangat Baru

    Peresmian Kantor Baru PSEKP, Semangat Baru

    Thursday, 22 December 2016 08:52
  • Upacara Kesadaran Nasional 17 Desember  2016

    Upacara Kesadaran Nasional 17 Desember 2016

    Monday, 19 December 2016 09:48

Pembelajaran dalam Inovasi Institusi: Kasus Perkebunan

Pembelajaran dalam Inovasi Institusi: Kasus PerkebunanJakarta – Khusus untuk tahun 2017, Seminar Pembangunan Pertanian dan Perdesaan PSEKP yang ke empat kalinya telah dilaksanakan di kantor pusat Kementerian Pertanian pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2017. Topik seminar kali ini adalah Inovasi Kelembagaan Pertanian khususnya kelompok tani perkebunan dengan mengangkat judul “Pembelajaran dalam Inovasi Institusi: Kasus Perkebunan”. Pembicara adalah pakar sekaligus praktisi di bidang ini, yang juga mantan Dirjend Perkebunan, yakni Prof. Dr. Agus Pakpahan, yang juga adalah peneliti senior di PSEKP.

Acara yang sangat menarik ini dihadiri oleh Sekretaris Jenderal Kementan, beberapa Kepala Pusat dan Biro lingkup Setjen dan masing-masing perwakilan Eselon 1 lingkup Kementan, serta dari kalangan peneliti dan Kontak Tani Nasional. Seminar dimoderatori oleh Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian Ir. Fathan A. Rasyid, M.Ag.

Pembicara menyampaikan materi secara komprehensif, mencakup mulai dari konsep, regulasi, kondisi lapang, succes story pengembangan institusi petani pekebun, sekaligus analisis mendalam dengan dibingkai oleh keberpihakan dan ideologi yang sangat kerakyatan. Beliau mengemukakan beberapa hal: Pertama, betolak dari pernyataan Presiden RI Joko Widodo  pada tanggal 5 Januari 2017, yang secara lengkap menyampaikan hal berikut:

“Petani harus ada clustering-nya supaya kita bisa mengkooperasikan mereka. Artinya skala ekonomi harus ada, skala ekonomi jangan terus menerus kecil akan tidak ada skala ekonominya. Mengkooperasikan petani harus dalam skala yang besar agar muncul sebuah efisiensi. Petani tidak bisa lagi kita biarkan petani ini berjalan sendiri. Harus ada yang mendampingi, harus ada yang mengawal, harus ada sebuah manajemen yang modern yang mendampingi mereka kalau skala ekonominya sudah besar. Siapa itu? Yakni entah korporasi BUMN, entah korporasi nanti dari kumpulan BUMDes-BUMDes yang ini akan menggarap produksinya, sekaligus menggarap pemasarannya dengan cara-cara modern. Tidak bisa kita biarkan petani berjalan rutinitas seperti yang ada sekarang ini, enggak bisa. Sampai kapanpun tidak akan mampu mereka bersaing dengan korporasi-korporasi besar pertanian, baik yang ada di Thailand, yang ada di Filipina, yang ada di Amerika, semuanya itu dalam sebuah skala yang besar.”

Kedua, menyangkut Kartu Tani. Kementan sudah mulai mengaplikasikan SIMLUH yakni sistem online petani melalui kartu tani, tapi masih butuh data tentang petani yang bagaimana yang dapat dilindungi. Sesuai dengan UU P3, perlindungan dibatasi pada Petani Penggarap dengan maksimum garapan tanah 2 hektar, petani pemilik dan penggarap maksimum 2 hektar. Namun buruh tani belum termasuk didalamnya padahal buruh petani jumlahnya paling banyak, dan BPS juga mendefinisikan bahwa petani termasuk dalam buruh tani.

Kementerian Pertanian bertugas melayani publik di seluruh Indonesia dengan baik dalam hal ini termasuk perlindungan petani melalui pelaksanaan pelatihan, penyuluhan, pendidikan pertanian dan hal ini harus dilakukan melalui kelompok tani tidak secara individu lagi. Namun data SIMLUH yang ada baru terdiri dari kelompok tani yang terdiri dari Petani pemilik penggarap dan Petani penggarap saja belum termasuk buruh tani. Padahal Kartu Tani ini untuk membantu Petani memperoleh pupuk subsidi.

Ketiga, Prof. Agus Pakpahan menyampaikan pembelajaran kasus perkebunan tebu, khususnya tentang rumusan paling penting alternatif kebijakan baru seperti apa yang dapat menyelesaikan permasalahan produksi gula dan pendapatan petani gula menurun. Sebelum adanya larangan IMF kepada BULOG dimana hanya boleh membeli beras saja dan pencabutan Inpres No 9 tahun 1975 tentang tebu rakyat intensifikasi, Petani berdiam diri saja gula sudah dibeli oleh BULOG. Namun setelah masa itu terjadilah penurunan produksi gula nasional mencapai titik terendah sepanjang 30 tahun/lebih. Karena BULOG tidak bekerja seperti waktu itu lagi sehingga diperlukan sebuah institusi baru.

Pembelajaran dalam Inovasi Institusi: Kasus PerkebunanInstitusi baru ini adalah suatu organisasi dimana dapat berfungsi untuk mengendalikan,  menentukan sasaran dan mencapai sasaran tersebut dengan sukses besar. Diharapkan institusi ini dapat merubah perilaku dan kemampuan petani supaya dapat mencapai skala ekonomi yang ditargetkan. Salah satu contoh dari institusi ini adalah Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI), APTRI menjadi organisasi fasilitator petani tebu dan dinas-dinas perkebunan menjadi organisator pertemuan APTRI dengan pengusaha yang berminat menjadi penjamin dan pemberi dana talangan untuk mencari kesempatan mendapatkan harga gula yang baik. Asosiasi-asosiasi Petani ini sangat diperlukan dalam menghadapi Industri, khususnya untuk memperkuat bargaining position Petani dalam bertransaksi di pasar sebagaimana telah diperlihatkan oleh APTRI.

Proses penurunan kinerja industri gula disebabkan oleh berbagai faktor yang datang dari berbagai arah atau sumber.  Untuk kasus Indonesia, pelemahan pergulaan lebih banyak disebakan oleh serbuan gula impor dan inkosistensi kebijakan jangka panjang pemerintah itu sendiri. Kecenderungan jangka panjang harga-harga komoditas pertanian perlu dijawab dengan peningkatan efisiensi, produktivitas dan sustainibilitas usaha pertanian.

Sebagai mana pelajaran dari pembentukan dan peran APTRI dan asosiasi-asosiasi petani pekebun komoditas lain (kelapa sawit, tembakau, kelapa, kapas, cengkeh, lada, dll), maka solusi  ke depan adalah perlunya dibangun institusi petani yang dapat menangkal kecenderungan tersebut. Ini merupakan jalan untuk mewujdukan fungsi usaha perkebunan yakni dari sisi fungsi ekologi, ekonomi dan sosial budaya; yang pada gilirannya akan menjadi faktor perekat bangsa.

Agroindusti perlu menjadi bendera utama dalam pembangunan pertanian yang berorientasi nilai tambah total dari hasil budidaya pertanian.  Untuk itu perlu dikembangkan institusi petani sebagai social capital guna mewujudkan hal tersebut. Dalam perkebunan, konsep kawasan Industri Masyarakat Perkebunan (KIMBUN) adalah kelanjutan dari konsep pengembangan institusi di atas. Untuk itu, perlu pula dikembangkan model perkebunan yang meminimalkan masukan yang bersumber dari luar mengingat proses transformasi biologis telah dilakukan secara lengkap dan memenuhi kebutuhan kombinasi perkebunan/pertanian dan peternakan.

Additional information