Tim Peneliti: Iwan S. Anugrah (Ketua), Hermanto, Erma Suryani, Sri Wahyuni, Juni Hestina

Ringkasan
NAWA CITA atau agenda prioritas Kabinet Kerja mengarahkan pembangunan pertanian ke depan untuk mewujudkan kedaulatan pangan, agar Indonesia sebagai bangsa dapat mengatur dan memenuhi kebutuhan pangan rakyatnya secara berdaulat. Kedaulatan pangan diterjemahkan dalam bentuk kemampuan bangsa dalam hal: (1) mencukupi kebutuhan pangan dari produksi dalam negeri; (2) mengatur kebijakan pangan secara mandiri; serta (3) melindungi dan menyejahterakan petani sebagai pelaku utama usaha pertanian pangan. Dengan kata lain, kedaulatan pangan harus dimulai dari swasembada pangan yang secara bertahap diikuti dengan peningkatan nilai tambah usaha pertanian secara luas untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Salah satu indikator yang dapat mendorong tercapainya kesejahteraan petani, adalah dengan meningkatkan pendapatan para petani dari kegiatan usaha pertanian yang selama ini menjadi mata pencahariannya.

Namun demikian, para petani juga masih dihadapkan pada fluktuasi harga produk komoditas yang dihasilkannya. Harga komoditas pertanian khususnya pangan yang selalu berfluktuasi dapat merugikan petani sebagai produsen, pengolah pangan, pedagang hingga konsumen dan berpotensi menimbulkan keresahan sosial. Fluktuasi pasokan dan harga pangan yang tidak menentu, tidak hanya akan menimbulkan keresahan sosial, tetapi juga akan mempengaruhi pengendalian inflasi. Sebagaimana dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS), kenaikan harga bahan pangan digolongkan sebagai komponen inflasi bergejolak (volatile foods), karena sifatnya yang mudah dipengaruhi oleh masa panen, gangguan alam, harga komoditas bahan pangan domestik dan internasional. Oleh karena itu, hampir semua negara melakukan intervensi kebijakan untuk menjaga stabilitas harga pangan pokok dan strategis. Harga dan pasokan pangan merupakan indikator-indikator strategis yang saling terkait dan sering digunakan untuk mengetahui: (a) status distribusi pangan, (b) permasalahan yang disebabkan oleh rantai distribusi pangan pokok yang tidak efisien mulai dari tingkat produsen sampai konsumen, dan (c) ketidakcukupan pasokan pangan di suatu wilayah.

Upaya pemerintah mengendalikan harga-harga pangan, dilakukan oleh Kementerian Pertanian dengan memotong rantai pasok (supply chain) pangan yang semula 7-8 pihak menjadi hanya 3-4 pihak. Diharapkan dengan berkurangnya pihak-pihak terkait dalam rantai pasok, harga pangan dapat turun. Salahsatu bentuk implementasi ke arah itu, Kementerian Pertanian telah melakukan gebrakan dengan meresmikan ratusan Toko Tani Indonesia (TTI) di berbagai wilayah di Indonesia. TTI pada dasarnya merupakan bagian dari model Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM). TTI (Toko Tani Indonesia) dibentuk dalam rangka menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan pokok strategis, rantai distribusi pemasaran yang terintegrasi agar lebih efisien, harga konsumen dapat ditransmisikan dengan baik kepada harga petani (produsen), informasi pasar antar wilayah berjalan dengan baik, mencegah terjadinya Patron-Client (pemasukan pangan ke pasar suatu wilayah hanya boleh dipasok oleh pelaku usaha tertentu), dan mencegah penyalahgunaan market power oleh pelaku usaha tertentu.

Kegiatan PUPM secara tidak langsung berperan dalam mengatasi anjloknya harga pada masa panen raya dan tingginya harga pada saat paceklik dan menjadi instrumen yang dibuat Pemerintah untuk menahan gejolak harga dalam situasi tertentu, merupakan mekanisme yang berkelanjutan baik pada saat situasi suplai melimpah dan kurang atau sebagai stabilisator, dalam menjaga pasokan pangan pemerintah bersama masyarakat. Kegiatan PUPM telah mulai dilaksanakan sejak tahun 2016 di 32 (tiga puluh dua) provinsi. Pada Tahun 2017 kegiatan dikembangkan dengan beberapa penyempurnaan konsep dan teknis pelaksanaan sesuai dengan perkembangan dan permasalahan yang dihadapi selama melaksanakan kegiatan PUPM tahun 2016 baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.

Keberlajutan PUPM diharapkan dapat terus dilakukan dan berkembang dengan dibentuknya Toko Tani Indonesia (TTI) yang dikembangkan kemudian pada tahun 2017 di tujuh Provinsi di Indonesia, terutama untuk pemenuhan kebutuhan pangan pokok (beras, cabai merah dan bawang merah) di wilayah TTI/TTIC Jabodetabek. TTI merupakan salah satu usaha pemerintah untuk memotong rantai pasok pangan, termasuk kebutuhan pangan pokok dan strategis yang masih panjang dan upaya untuk menurunkan harga. Konsep utama Toko Tani Indonesia adalah menjamin harga pembelian dengan mempertimbangkan keuntungan petani yang wajar dan harga eceran terjangkau di masyarakat. TTI merupakan bagian dari upaya membenahi struktur dan rantai pasok pangan di Indonesia. Melalui pendekatan tersebut, rantai pasok dipangkas hanya menjadi tiga tahap sehingga diharapkan akan mampu membentuk struktur pasar yang baru. Toko Tani Indonesia (TTI) melakukan perubahan struktur pasar baru, dengan tetap menjaga keseimbangan antara produsen, pedagang, dan konsumen.

Pada sistem awal, sebuah produk pangan harus melewati 8 step untuk menuju konsumen. Mulai dari petani  penggilingan (importir)  distributor  sub distributor  agen  sub agen  pedagang grosir  pedagang eceran  konsumen akhir. Panjangnya rantai pasok pangan dinilai sebagai salah satu hal yang menyebabkan harga pangan menjadi mahal. Struktur baru yang ditawarkan oleh Kementerian Pertanian adalah membuat petani menyalurkan produk ke Gapoktan  Toko Tani Indonesia (TTI) dan langsung konsumen akhir. Diharapkan dengan sistem ini harga pangan menjadi murah dan produsen dapat tetap memperoleh keuntungan yang wajar. Kementerian Pertanian juga menggandeng pedagang untuk berpartisipasi mengoperasikan TTI.

Kementerian Pertanian memiliki target yang optimis dengan membuka 4.000 Toko Tani Indonesia (TTI) hingga tahun 2017 mendatang. Per Juni 2016, sudah dioperasikan 733 TTI yang tersebar di 33 provinsi diseluruh Indonesia.  Secara umum, masyarakat memberikan respon positif terhadap keberadaan Toko Tani Indonesia. Namun demikian, Kementerian Pertanian juga tetap harus memperhatikan aspirasi dari importir, distributor dan agen. Usaha pemerintah melalui kegiatan Kementerian Pertanian ini, diharapkan dapat berdampak positif bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Melalui pendekatan tersebut, model penerapan rantai pasok telah menjadi tiga tahap sehingga diharapkan akan mampu membentuk struktur pasar yang baru. Namun demikian perlu dilakukan kajian yang komprehensif untuk mendapatkan informasi tentang bagaimana cara kerja TTI? Apa keuntungan masyarakat Indonesia dengan adanya Toko Tani Indonesia?. Melalui kajian dan informasi tentang aspek dasar yang terkait perencanaan, konsep dan implementasi maupun sistem yang dijalankan dalam mekanisme atau pelaksanaan model TTI tersebut, diharapkan menjadi bahan informasi  yang lebih komprehensif, tentang bagaimana konsep dan implementasi  serta kinerja TTI selama ini.

Dalam rangka mencapai tujuan penelitian ini, maka salahsatu langkah yang dapat dilakukan, adalah melalui pendekatan sistem rantai pasok komoditas dari hulu ke hilir, dengan fokus penelitian, pada peran TTI dalam pengendalian pasokan harga pangan pokok dan strategis. Peran serta TTI dalam pengendalian pasokan dan harga pangan pokok dan strategis tersebut dinilai dengan kaidah-kaidah efisiensi (ekonomi dan financial) dan kaidah efektifitas pelaksanaan kegiatan, dampaknya terhadap stabilitas pasokan dan harga pangan pokok dan strategis dimaksud.

Kata Kunci: Rantai Pasok, fluktuasi harga, Toko Tani Indonesia dan kesejahteraan petani

0
0
0
s2smodern
powered by social2s