Instruksi Menteri Dalam Negeri No.9 Tahun 2021 tentang  Perpanjangan Pemberlakuan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19Dalam rangka menjalankan kebijakan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berbasis mikro, dilakukan pengoptimalan Pos Komando (Posko) Penanganan Covid-19 di tingkat desa dan kelurahan. Menteri Dalam Negeri memberikan instruksi kepada Gubernur dan Bupati/Wali kota untuk melaksanakan PPKM Mikro dengan mempertimbangkan kriteria zonasi pengendalian wilayah hingga tingkat RT. Mekanisme koordinasi, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan PPKM Mikro dilakukan dengan membentuk Posko tingkat desa dan kelurahan dan disupervisi oleh Posko Kecamatan.

PPKM Mikro dilakukan bersamaan dengan PPKM Kabupaten/Kota yang terdiri dari: (a) pembatasan tempat kerja dengan penerapan work from home (WFH) sebesar 50% dan work from office (WFO) sebesar 50%; (b) kegiatan belajar secara daring (online) dan luring (offline), untuk perguruan tinggi/akademi dibuka secara bertahap; (c) sektor esensial yang berkaitan dengan kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat dapat beroperasi 100% dengan pengaturan jam operasional, kapasitas, dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat; (d) pembatasan kegiatan restoran makan/minum di tempat sebesar 50%, dan jam operasional pusat perbelanjaan/mall sampai dengan pukul 21.00; (e) kegiatan konstruksi dapat beroperasi 100%; (f) tempat ibadah dibuka dengan pembatasan kapasitas sebesar 50%; (g) kegiatan fasilitas umum dibuka dengan pembatasan maksimal sebesar 50%; (h). kegiatan seni, sosial dan budaya yang dapat menimbulkan kerumunan dapat dilakukan dengan kapasitas maksimal 25%; (i). pengaturan kapasitas dan jam operasional transportasi umum.

Gubernur dan Bupati/Wali kota bertugas melakukan sosialisasi peniadaan mudik lebaran tahun 2021 kepada warga masyarakat dan perantau yang berada di wilayahnya. Dalam hal terdapat masyarakat yang melakukan perjalanan lintas provinsi/kabupaten/kota tanpa memiliki dokumen administrasi yang ditentukan, maka Kepala Desa/Lurah melalui Posko desa/kelurahan menyiapkan tempat karantina mandiri selama 5x24 jam dengan biaya yang dibebankan kepada masyarakat yang melakukan perjalanan lintas provinsi/kabupaten/kota. Pemberlakuan PPKM Mikro diperpanjang sejak tanggal 20 April hingga 3 Mei 2021.FRA

Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 9 Tahun 2021 ini berlaku pada tanggal 19 April 2021. Secara lengkap isi dari Instruksi ini dapat dilihat pada tautan berikut.

 

Loading...

 

0
0
0
s2smodern
powered by social2s