Sumber: pasardana.id

Pandemi Covid-19 telah mengakibatkan semua sektor produksi, termasuk UMKM dan pertanian mengalami tekanan. Sektor pertanian (petani dan produsen pangan), sektor pariwisata dan transportasi (hotel, restoran, kuliner lainnya), dan sektor industri dan perdagangan/UMKM (pengolah/manufaktur, pemasaran), termasuk di antara kelompok yang terdampak paling berat. Covid-19 telah membatasi mobilitas orang dan barang, sehingga menurunkan aktivitas di segmen hilir dari rantai nilai produk pangan. Dalam jangka pendek, para petani dan pelaku usaha terus mengalami hambatan untuk dapat menjual hasil produksinya karena para pedagang dan pengolah, hotel dan restoran mengurangi aktivitasnya. Secara umum, permintaan bahan baku pangan berkurang drastis akibat menurunnya kinerja industri kuliner. 

Namun demikian, terhambatnya pemasaran produk pangan disertai dengan penurunan harga ini diduga hanya bersifat sementara (Sudaryanto 2020).  Menurut penelitian Yusuf et al. (2020), sektor manufaktur dan industri termasuk yang paling parah terkena imbas Covid-19, sedangkan sektor pertanian terdampak paling kecil dibandingkan sektor lain. Hal ini karena dampak pembatasan sosial pada sektor pertanian akan terasa ringan, walaupun masih ada risiko dari disrupsi rantai penawaran (supply chain) dan terpuruknya permintaan. Sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) pun tergoncang oleh pandemi ini.  Kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dan work from home berdampak terhadap produksi, mengurangi permintaan dan pendapatan para pelaku usaha, sehingga banyak dari mereka yang gulung tikar, kehilangan pekerjaan, bahkan mendorong peningkatan pengangguran.

Menyadari kondisi ini, pemerintah berharap program pembiayaan melalui fasilitas  Kredit Usaha Rakyat (KUR) dapat dimanfaatkan oleh para pelaku usaha untuk memulihkan situasi ini.  Pemerintah memberikan berbagai program stimulus bagi UMKM dan jaring pengaman sosial yang bertujuan untuk mengurangi beban ekonomi masyarakat, meningkatkan daya beli, dan menyediakan modal untuk berusaha,  sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.  Stimulus pembiayaan bagi UMKM pada masa pandemi Covid-19 diberikan kepada 8,3 juta debitur KUR berupa penundaan angsuran kredit sebesar Rp64,7 triliun, dan subsidi bunga sebesar Rp4,9 triliun (Kemenko Perekonomian 2020).


Pelambatan Penyaluran KUR Akibat Pandemi

Data Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) tahun 2020 menunjukkan bahwa total akumulasi penyaluran KUR dari Agustus 2015 sampai dengan 30 April 2020 tercatat sebesar Rp534,05 triliun dengan nilai outstanding Rp172,51 triliun, dan NPL 1,24%.   Sedangkan untuk penyaluran KUR tahun 2020, sampai dengan 30 April 2020 mencapai Rp61,06 triliun (32,14% dari target tahun 2020 sebesar Rp190 triliun). Penyaluran KUR pada bulan April 2020 telah menunjukkan perlambatan, dengan peningkatan hanya Rp9 triliun sejak bulan Maret 2020.  Selain itu, porsi penyaluran KUR sektor produksi (nonperdagangan) sampai dengan 30 April 2020 hanya sebesar 57,95%, masih di bawah target sektor produksi tahun 2020, yaitu minimal 60%.

  Sumber: pertanian.go.id

Perlambatan penyaluran KUR dan masih rendahnya porsi KUR untuk sektor produksi pada periode April 2020 diduga terkait erat dengan pandemi Covid-19. Akar penyebabnya adalah gangguan proses produksi akibat kebijakan PSBB, anjuran karyawan bekerja dari rumah, dan penutupan berbagai fasilitas publik. Permintaan barang dan jasa menurun drastis.  Akibat lebih jauh, para pelaku usaha kehilangan pemasukan dan likuiditas, sehingga kesulitan membayar angsuran kreditnya.  Selain itu, terbatasnya mobilitas telah menyebabkan kesulitan sendiri bagi calon debitur KUR dalam memenuhi proses administrasi pengajuan KUR.

Dalam konteks inilah diperlukan upaya dan kebijakan khusus yang berkaitan dengan kredit, khususnya untuk debitur KUR existing dan calon penerima KUR.  Tulisan ini bertujuan untuk meninjau kebijakan dan perlakuan khusus penerima KUR yang terdampak Covid-19. Deskripsi yang disajikan diharapkan dapat menjelaskan kebijakan khusus tersebut dan implementasinya dalam menjaga keberlangsungan usaha penerima KUR dan sekaligus mendorong tetap tumbuhnya ekonomi dan penyerapan tenaga kerja, terutama selama masa pandemi Covid-19.


Dukungan untuk Debitur KUR

Pemerintah telah mengeluarkan dua kebijakan berupa perlakukan khusus bagi nasabah KUR terdampak Covid-19 yang tertuang dalam Permenko No. 6 Tahun 2020 tentang Perlakuan Khusus Bagi Penerima Kredit Usaha Rakyat Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019,  yang lalu diperbarui lagi melalui penerbitan Permenko No 8 tahun 2020 tentang hal yang sama. Garis besar kebijakan baru tersebut berupa pembebasan pembayaran angsuran bunga/marjin KUR, penundaan angsuran pokok KUR dalam jangka waktu paling lama enam bulan, relaksasi pemberian restrukturisasi KUR berupa perpanjangan jangka waktu KUR, penambahan batas plafon KUR, dan/atau penundaan pemenuhan persyaratan administratif KUR (proses restrukturisasi sampai dengan berakhirnya masa bencana pandemi).  Sasaran kebijakan ini adalah debitur KUR existing dan calon debitur KUR. Tujuannya secara spesifik disebutkan untuk meringankan beban angsuran dan bunga KUR, sehingga debitur KUR dapat menjalankan usahanya dan tetap dapat berproduksi.

Permenko No. 6 Tahun 2020 tentang Perlakuan Khusus Bagi Penerima Kredit Usaha Rakyat Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019

 Sumber: okezone.com

Permenko yang dikeluarkan pada tanggal 14 April 2020 ini dimaksudkan untuk memberikan stimulus bagi para nasabah KUR yang terdampak Covid-19. Adapun dasar pertimbangangannya adalah penetapan status pandemi Covid-19 yang menjadi bencana nasional, dan arahan Presiden pada Rapat Terbatas tanggal 29 April 2020 tentang lanjutan pembahasan program mitigasi dampak Covid-19 terhadap UMKM. Sebagaimana disebutkan di atas, tujuan utama pemberian perlakukan khusus ini adalah untuk memberikan kemudahan dan/atau keringanan pembayaran angsuran pokok dan bunga/marjin bagi penerima KUR yang usahanya terdampak selama masa pandemi.

Kebijakan KUR tersebut dibagi dua, yaitu untuk penerima KUR existing, dan untuk calon penerima KUR.  Perlakuan khusus untuk penerima KUR existing berupa pemberian tambahan subsidi bunga KUR selama 6 bulan sebesar 6% pada 3 bulan pertama dan 3% selama 3 bulan kedua. Selain itu, juga diberikan perlakuan khusus KUR berupa penundaan angsuran pokok KUR selama paling lama 6 (enam) bulan mulai 1 April 2020 dan paling lama sampai dengan 31 Desember 2020, dan relaksasi ketentuan restrukturisasi KUR.


Kriteria penerima KUR dan calon penerima KUR dengan perlakuan khusus ini adalah nasabah KUR Mikro, KUR Kecil, dan KUR Khusus yang terdampak pandemi Covid-19 yang mengalami penurunan usaha. Indikatornya adalah lokasi usaha berada di lokasi terdampak pandemi, terjadi penurunan pendapatan/omzet, atau mengalami gangguan proses produksi yang signifikan.

Selain kriteria tersebut,  persyaratan penerima KUR terdampak Covid-19 bagi debitur KUR existing adalah: (a) merupakan penerima KUR dengan akad kredit sampai dengan 29 Februari 2020 yang masih memiliki baki debet KUR; (b) kualitas kredit per 29 Februari 2020 adalah  kolektabilitas performing loan (kolektabilitas 1 dan 2) dan tidak sedang dalam masa restrukturisasi; dan/atau (c) masih dalam masa restrukturisasi tetapi dengan syarat restrukturisasi berjalan lancar sesuai perjanjian dan tidak memiliki tunggakan bunga/marjin dan/atau angsuran pokok. Persyaratan umum lainnya bagi penerima KUR terdampak Covid-19 adalah bersikap kooperatif atau memiliki itikad baik.

Menarik mempertanyakan kenapa relaksasi ini dibatasi hanya sampai pada nasabah yang melakukan akad kredit per tanggal 29 Februari 2020? Alasannya sederhana, karena bagi nasabah yang akad kreditnya sesudah tanggal tersebut, selain belum mempunyai baki debet KUR, nasabah tersebut juga secara otomatis mendapatkan perlakukan khusus KUR. Sedangkan untuk calon nasabah/penerima KUR terdampak Covid-19 berhak mendapatkan perlakukan khusus karena tiga kondisi, yakni: (a) lokasi usaha berada di lokasi terdampak Covid-19, (b) mengalami kesulitan dalam melengkapi dokumen administrasi, dan (c) mengalami gangguan mobilitas. Sebagai konsekuensi dari penundaan pembayaran angsuran dan pembebasan bunga KUR bagi para nasabah terdampak Covid-19 ini, pemerintah harus menanggung tambahan subsidi bunga/marjin KUR sesuai dengan suku bunga KUR yang berlaku pada saat akad yang sebelumnya menjadi beban penerima KUR.  


Khusus untuk calon nasabah penerima KUR, mereka akan mendapatkan keringanan berupa relaksasi pemenuhan persyaratan administrasi dan penundaan sementara penyampaian dokumen administrasi KUR. Kedua relaksasi tersebut berlaku bagi nasabah yang melakukan akad kredit mulai 1 April 2020 sampai dengan  berakhirnya masa kedaruratan Covid-19.

   Sumber: tribunsnews.com

Terkait dengan Permenko 6/2020 tersebut, ada beberapa aturan KUR yang harus direvisi untuk dapat diharmonisasikan, di antaranya ketentuan terkait besaran tambahan subsidi bunga/marjin dan tata cara pembayaran subsidi KUR bagi penerima KUR terdampak pandemi sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan. Selain itu, juga terkait penagihan dan pembayaran tambahan subsidi bunga/marjin KUR bagi penerima KUR terdampak pandemi dengan Keputusan Deputi Bidang Pembiayaan Kementerian Koperasi dan UKM selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) KUR, ditambah beberapa petunjuk teknis lainnya.

Permenko 8/2020 tentang Perubahan Permenko 6/2020 tentang Perlakuan Khusus Bagi Penerima KUR Terdampak Pandemi Covid-19

Merespons berbagai dinamika dan perkembangan situasi pandemi Covid-19 yang belum ada tanda-tanda mereda dan semakin berdampak terhadap pelaku usaha dan nasabah KUR, maka pada tanggal 6 Mei 2020 pemerintah kembali mengeluarkan Permenko 8/2020 mengenai Perubahan Permenko 6/2020 tentang Perlakuan Khusus Bagi Penerima KUR Terdampak Pandemi Covid-19.  Permenko tersebut merupakan penyempurnaan dari aturan sebelumnya dengan tujuan untuk lebih merinci aturan tambahan subsidi dan kemudahan bagi nasabah KUR yang terdampak Covid-19.


Sumber: today.line.me

Pokok-pokok perubahan di Permenko nomor 8 ini di antaranya adalah: pertama, menghapus kriteria kondisi penerima KUR Mikro, KUR Kecil, dan KUR Khusus yang terdampak Covid-19 pada butir (a) yakni “lokasi usaha berada di lokasi terdampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)”.  Demikian juga dengan lokasi calon debitur KUR yang tidak lagi mensyaratkan berada di lokasi daerah terdampak pandemi Covid-19 (pasal 3).  Penghapusan kriteria ini dimaksudkan untuk memperluas perlakuan khusus KUR sehingga dapat diakses secara lebih luas.

Kedua, penambahan pasal baru (pasal 5A) yang memuat tambahan subsidi bunga/marjin KUR selama 6 (enam) bulan dan paling lama sampai dengan 31 Desember 2020.  Tambahan subsidi bunga/marjin ini diberikan kepada penerima KUR yang memiliki kualitas kredit per 29 Februari 2020 dengan kategori kolektibilitas performing loan (kolektibilitas 1 atau 2). Besaran tambahan subsidi bunga/marjin tersebut sebesar 6% selama tiga bulan pertama dan 3% selama tiga bulan kedua.

Upaya Mengefektifkan Kebijakan

Kebijakan baru bagi nasabah KUR terdampak Covid-19 exsisting dan calon nasabah KUR diharapkan dapat dimanfaatkan dengan baik. Fasilitas ini, selain untuk membantu mengurangi beban bunga dan angsuran, juga sebagai sumber modal usaha sehingga produksi dapat tetap dijalankan. Berbagai kemudahan relaksasi dan restrukturisasi persyaratan KUR ini diharapkan dapat tetap dipenuhi oleh calon nasabah KUR di tengah keterbatasan mobilitas orang akibat PSBB.


Kebijakan tentang KUR memang baru digulirkan pada bulan Mei 2020, namun telah mendapatkan tanggapan yang berbeda-beda dari berbagai pihak pelaku KUR seperti bank penyalur, lembaga penjamin, OJK, dan pemerintah daerah.  Walaupun maksud dan tujuan kebijakan tersebut baik dan bermanfaat bagi debitur KUR, tetapi dalam implementasinya tidak luput dari kendala dan permasalahan. Beberapa masalah tersebut di antaranya: (1) Kementerian Koordinator Perekonomian selaku ketua Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UKM harus melakukan harmonisasi terhadap banyak peraturan terkait dengan pelaksanaan KUR yang selama ini sudah berjalan; (2)  Kementerian Keuangan harus menanggung komitmen untuk menambah anggaran restrukturisasi dan revisi juknis SIKP; (3) pihak bank penyalur harus menyiapkan/merevisi petunjuk teknis pemberian perlakuan khusus bagi penerima KUR dan calon penerima KUR terdampak pandemi Covid-19; (4) pihak OJK menghadapi kendala baik secara internal maupun eksternal (OJK 2020). 

Kendala internal yang dihadapi OJK dalam implementasi kebijakan baru KUR ini, di antaranya adalah kesulitan melakukan tatap muka, verifikasi data dan update kondisi debitur akibat physical distancing dan PSBB. Beberapa fungsi operasional tidak dapat dilakukan melalui WFH, sehingga terpaksa harus melalui mekanisme split office.  Sementara itu, restrukturisasi debitur harus dilakukan secara bulk untuk yang bersifat mass products, dan proses restrukturnya harus dilakukan oleh pejabat atau pegawai yang tidak terlibat dalam kredit restrukturisasi, sehingga berpotensi menghambat proses percepatan stimulus.

  Sumber: pikiran-rakyat.com

Sementara itu, kendala eksternal yang dihadapi OJK di antaranya masalah moral hazard debitur KUR yang merasa eligible untuk mendapat relaksasi, sehingga ada peluang mereka tidak mau membayar utang dan semakin menghindari kewajibannya.  Selain itu, pada masa pandemi ini, meskipun pengajuan restrukturisasi dapat dilakukan secara online  atau dengan menghubungi petugas OJK, namun debitur masih lebih suka datang ke kantor secara langsung, sehingga dalam beberapa hal menyulitkan kerja petugas. 


Di sisi lain, kebijakan yang berubah-ubah dengan cepat ini menimbulkan kebingungan bagi para pelaku KUR. Akankah kebijakan perlakuan khusus bagi debitur KUR yang mulia dan berniat baik ini akan efektif dan berdaya guna? Pertanyaan ini relevan diajukan mengingat rendahnya serapan dan jumlah debitur KUR serta keluhan petani pengguna KUR terkait sulitnya pengajuan persyaratan dan proses pengajuan KUR.

Di antara upaya mengefektifkan kebijakan relaksasi KUR agar dapat segera dimanfaatkan oleh debitur terdampak Covid-19 adalah: pertama, segera satukan langkah dan pandangan terhadap aturan KUR yang baru ini melalui harmonisasi regulasi antarkementerian/lembaga. Hal ini penting karena aturan KUR ini akan melibatkan para pelaku KUR di K/L lain seperti Kemenko Perekonomian, OJK, Kemenkeu, bank penyalur dan pemerintah daerah. Koordinasi instansi di tingkat pusat harus menjalar ke tingkat pelaksanaan di daerah.  

Kedua, perlu segera dilaksanakan sosialisasi dari pusat ke daerah, dari kantor pusat perbankan sampai ke bank penyalur dan calon debitur di daerah terkait dengan aturan dan mekanisme relaksasi KUR.  Hal ini wajib dilakukan karena kebijakan relaksasi KUR ini tidak akan berfungsi seandainya petani dan calon debitur KUR tidak mengetahui program KUR dengan fasilitas relaksasinya. Kegiatan sosialisasi dilakukan secara terfokus dan komprehensif agar debitur tertarik untuk memanfaatkan perlakukan khusus ini.  Sosialisasi yang regular dan konsisten akan menciptakan pemahaman yang sama antarpelaku KUR.


Sumber: bandung.pojoksatu.id

Ketiga, penyediaan sarana dan infrastruktur berbasis online.  Masa pandemi Covid-19 dan PSBB telah membuat mobilitas orang (dan barang) dibatasi, sehingga pemrosesan dokumen KUR diupayakan dapat dilakukan secara online.  Untuk mendukung kelancaran proses online tersebut dibutuhkan platform yang mudah dipahami dan mudah dioperasionalkan oleh calon debitur.

Keempat, perlu promosi dan terobosan dari pihak penyalur untuk menjaring lebih banyak lagi calon debitur. Keunggulan KUR saat ini adalah bunga yang rendah (6%/tahun) dan ketersediaan dana di bank.  Dengan adanya kebijakan relaksasi ini seharusnya pihak bank penyalur lebih agresif mempromosikan KUR karena perlakukan khusus tersebut memberikan sejumlah kemudahan, seperti penundaan angsuran, penambahan subsidi bunga, dan kemudahan syarat adminsitrasi, sehingga KUR dengan perlakuan khusus ini dapat dimanfaatkan oleh banyak debitur.

0
0
0
s2smodern
powered by social2s