Diterbitkannya instruksi ini sebagai tindak lanjut arahan Presiden RI agar kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berbasis mikro diperpanjang dan lebih mengoptimalkan Pos Komando (Posko) Penanganan Covid-19 di tingkat desa dan kelurahan. Imendagri ini ditujukan kepala gubernur dan bupati/wali kota.

Dalam instruksi ini mengatur beberapa hal, antara lain (1) pemberlakukan PPKM sampai tingkat RT/RW untuk daerah-daerah tertentu, (2) penentuan kriteria zona PPKM mikro hingga tingkat RT, (3) pihak-pihak yang terlibat dalam PPKM mikro, (4) mekanisme koordinasi, pengawasan, dan evaluasi pelaksanaan PPKM mikro, (5) kebutuhan pembiayaan dalam pelaksanaan posko tingkat desa dan kelurahan Covid-19, dan (6) syarat-syarat suatu provinsi dan kabupaten/kota melakukan pengaturan pemberlakukan pembatasan.

Dalam Instruksi ini ada pengkhususan bagi Gubernur DKI Jakarta, Gubernur Jabar dan beberapa bupati/wali kota di Jabar, Gubernur Banten dan bupati/wali kota di Banten, Gubernur Jawa Tengah dan bupati/wali kota di beberapa daerah di Jateng, Gubernur DIY dan bupati/wali kota di beberapa daerah DIY, Gubernur Jawa Timur dan bupati/wali kota di beberapa daerah di Jatim, dan Gubernur Bali dan bupati/wali kota di beberapa di daerah di Bali supaya mengatur PPKM yang berbasis mikro sampai dengan rukun tetangga/rukun warga yang berpotensi menimbulkan penularan Covid-19. Selain itu, para pemimpin daerah tersebut juga dapat menambahkan prioritas wilayah pembatasan sesuai dengan kondisi masing-masing wilayah dan memerhatikan cakupan pemberlakukan pembatasan.

Dalam instruksi ini djelaskan cakupan pengaturan pemberlakuan pembatasan meliputi provinsi dan kabupaten/kota yang memenuhi unsur: (1) tingkat kematian di atas rata-rata tingkat kematian nasional, (2) tingkat kesembuhan di bawah rata-rata tingkat kesembuhan nasional, (3) tingkat kasus aktif di atas rata-rata tingkat kasus aktif nasional, dan (4) tingkat keterisian tempat tidur rumah sakit (bed occupancy ratio/BOR) untuk intensive core unit/ICU) dan ruang isolasi di atas 70%. Pemberlakuan PPKM Mikro diperpanjang sejak tanggal 23 Februari 2021 sampai dengan tanggal 8 Maret 2021. (KSS)

Secara lengkap Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 04 Tahun 2021 dapat dilihat pada tautan berikut.

Loading...

0
0
0
s2smodern
powered by social2s