Dalam rangka upaya pencegahan dan mengurangi penyebaran Covid-19, seluruh pelayanan publik di Indonesia menerapkan kebijakan baru yang memberikan kemudahan akses pelayanan kepada masyarakat. Menindaklanjuti kebijakan tersebut, Badan Pertanahan Nasional mengeluarkan Surat Edaran (SE) tentang kemudahan pelayanan penetapan dan pendaftaran hak atas tanah. 

Maksud dan tujuan dan Surat Edaran mi untuk memberikan petunjuk pelaksanaan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kepala Kantor Pertanahan dalam rangka memberikan kemudahan pelayanan pertanahan kepada masyarakat pada masa status tanggap darurat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Kemudahan pelayanan penetapan dan pendaftaran hak atas tanah pada masa status tanggap darurat Covid-19 mencakup (1) perpanjangan jangka waktu pendaftaran surat keputusan pemberian, perpanjangan, pembaruan hak atas tanah dan surat keputusan pemberian hak pengelolaan yang telah atau akan berakhir pada masa status tanggap darurat Covid-19 dan belum didaftarkan pada Kantor Pertanahan selambat-lambatnya tanggal 31 Desember 2020; dan (2)  penyampaian kelengkapan dokumen validasi bukti setor pembayaran pajak atas pengalihan hak atas tanah berupa Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan/atau Pajak Penghasilan (PPh) pada masa status tanggap darurat Covid-19. FRA

SE Badan Pertanahan Nasional No.1/SE-100.HR.01.01/II/2021 ini berlaku sejak tanggal 4 Februari 2021. Secara lengkap isi dari SE ini dapat dilihat pada tautan berikut.

Loading...

0
0
0
s2smodern
powered by social2s