Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengupahan Pada Industri Padat Karya Tertentu Dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan kemampuan perusahaan industri padat karya tertentu dalam memenuhi hak pekerja/buruh termasuk membayar upah serta kelangsungan bekerja pekerja/buruh. Untuk menjaga pemenuhan hak atas upah pekerja/buruh dan kelangsungan bekerja serta kelangsungan usaha pada industri padat karya tertentu, dikeluarkanlah peraturan khusus mengenai pelaksanaan pengupahan di industri padat karya tertentu akibat pandemi Covid-19. Peraturan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 2 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengupahan pada Industri Padat Karya Tertentu dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Tujuan dikeluarkannya Permen Ketenagakerjaan No. 2 Tahun 2021 ini adalah untuk memberikan perlindungan dan mempertahankan kelangsungan bekerja pekerja/buruh serta menjaga kelangsungan usaha pada industri padat karya tertentu selama pemulihan ekonomi nasional pada masa pandemi Covid-19. Industri padat karya yang dimaksud dalam peraturan ini dengan kriteria memiliki pekerja/buruh paling sedikit 200 orang dan persentase biaya tenaga kerja dalam biaya produksi paling sedikir sebesar 15%. Industri padat karya tersebut, meliputi: industri makanan, minuman, dan tembakau; industri tekstil dan pakaian jadi; industri kulit dan barang kulit; industri alas kaki; industri mainan anak; dan industri furnitur.

Ruang lingkup pelaksanaan peraturan ini, meliputi: (a) perusahaan yang terdampak pandemi Covid-19; (b) penyesuaian besaran dan cara pembayaran upah; dan (c) mekanisme kesepakatan. Permen ini berlaku mulai tanggal diundangkan, 31 Februari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.SSI

Secara lengkap isi dari Permen Ketenagakerjaan No. 2 Tahun 2021, dapat dilihat pada tautan di bawah ini.

Loading...

 

0
0
0
s2smodern
powered by social2s