Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran CoInstruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 dikeluarkan sebagai tindak lanjut atas arahan Presiden Republik Indonesia mengenai perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berbasis mikro. Perpanjangan PPKM ini juga dibarengi dengan optimasi Pos Komando (Posko) Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di tingkat desa dan kelurahan.

Dalam Instruksi Kemendagri No. 13 Tahun 2021 dijelaskan bahwa Gubernur dapat menetapkan dan mengatur PPKM yang berbasis mikro (PPKM Mikro) pada masing-masing Kabupaten/Kota di seluruh desa dan kelurahan sampai dengan tingkat Rukun Tentangga (RT)/Rukun Warga (RW). Regulasi ini mengatur: 1) pemberlakuan PPKM Mikro berdasarkan kriteria zonasi pengendalian wilayah, 2) pemberlakuan PPKM Mikro melalui koordinasi antara seluruh unsur yang terlibat, 3) mekanisasi koordinasi, pengawasan, dan evaluasi pelaksanaan PPKM Mikro, 4) pelaksanaan PPKM Mikro bersamaan dengan PPKM Kabupaten/Kota, 5) pemberlakuan PPKM Mikro diperpanjang sejak tanggal 15 Juni 2021 sampai dengan tanggal 28 Juni 2021.SSI

Secara lengkap isi dari Instruksi Kemendagri No. 13 Tahun 2021, dapat dilihat pada tautan berikut.

Loading...

 

0
0
0
s2smodern
powered by social2s