Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan BaliSebagai tindak lanjut dari arahan Presiden Republik Indonesia agar dilaksanakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Corona Virus Disease (Covid-19) di Wilayah Jawa dan Bali sesuai dengan kriteria level situasi pandemi berdasarkan assesmen, telah diterbitkan Instruksi Menteri Dalam Negeri No 15 Tahun 2021 mengenai Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Wilayah Jawa dan Bali. Inmendagri tersebut ditujukan kepada gubernur, bupati, dan wali kota, khususnya kepada kepala daerah yang wilayahnya menerapkan PPKM darurat.

Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai PPKM Darurat ini mengatur: 1) pelaksanaan kegiatan belajar mengajar dilakukan secara daring, 2) pelaksanaan kegiatan sektor non-esensial diberlakukan 100% Work From Home (WFH), 3) pelaksanaan kegiatan sektor esensial (keuangan dan perbankan, pasar modal, sistem pembayaran, teknologi informasi dan komunikasi, perhotelan nonpenanganan karantina Covid-19, industri orientasi ekspor) diberlakukan 50% maksimal staf Work From Office (WFO) dengan protokol kesehatan ketat, 4) pelaksanaan kegiatan sektor esensial sektor pemerintahan yang memberikan pelayanan publik yang tidak bisa ditunda pelaksanaannya diberlakukan 25% maksimal staf WFO dengan protokol kesehatan ketat, 5) pelaksanaan kegiatan sektor kritikal (energi, kesehatan, keamanan, logistik dan transportasi, industri makanan dan minuman serta penunjangnya, petrokimia, semen, objek vital nasional, penanganan bencana, proyek strategis nasional, konstruksi, utilitas dasar (listrik dan air), serta industri pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat sehari-hari) diberlakukan 100% maksimal staf WFO dengan protokol kesehatan secara ketat, 6) supermarket, pasar tradisional, toko kelontong dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari dibatasi jam operasional sampai pukul 20.00 waktu setempat dengan kapasitas pengunjung 50%, 7) apotek dan toko obat dapat buka selama 24 jam, 8) mall dan pusat perbelanjaan ditutup sementara, 9) kegiatan restoran hanya melayani delivery/take away, 10) kegiatan konstruksi dapat beroperasi 100% dengan protokol kesehatan secara ketat, 11) tempat ibadah (masjid, musholla, gereja, pura, vihara dan klenteng, serta tempat umum yang difungsikan sebagai tempat ibadah ditutup sederhana, 12) fasilitas umum (area publik, taman umum, tempat wisata umum, dan area publik lainnya) ditutup sementara, 13) kegiatan seni/budaya, olahraga, dan sosial kemasyarakatan ditutup sementara, 14) transportasi umum dibolehkan beroperasi dengan kapasitas maksimal 70% dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat, 15) resepsi pernikahan hanya diizinkan dihadiri maksimal 30 orang dengan protokol kesehatan secara ketat serta tidak menerapkan makan di tempat, 16) perjalanan domestik yang menggunakan transportasi jarak jauh (pesawat, bis, dan kereta api) harus menunjukkan kartu vaksin minimal dosis pertama dan PCR (H-2) untuk pesawat serta Antigen (H-1) untuk moda transportasi jarak jauh lainnya, dan 17) tetap menggunakan masker saat melaksanakan kegiatan di luar rumah dan tidak diizinkan menggunakan face shield tanpa menggunakan masker. Inmendagri ini mulai berlaku pada tanggal 3 Juli 2021 sampai dengan tanggal 20 Juli 2021.SSI

Secara lengkap isi dari Inmedagri No 15 Tahun 2021 tentang PPKM Darurat, dapat dilihat pada tautan berikut.

Loading...

 

0
0
0
s2smodern
powered by social2s