Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Wilayah Jawa dan BaliDalam rangka mencegah dan memutus mata rantai penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan mempertimbangkan kebijakan Pemerintah terkait dengan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Covid-19 (PPKM Darurat) di Wilayah Jawa dan Bali, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) mengeluarkan Surat Edaran Menpan RB No. 14 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Covid-19 di Wilayah Jawa dan Bali.

Dalam Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2021 diatur: 1) ASN yang berada di wilayah PPKM Darurat pada sektor non- esensial, menjalankan tugas kedinasan secara Work From Home (WFH) secara penuh atau 100% dengan tetap memperhatikan sasaran kinerja dan target kerja pegawai yang bersangkutan, 2) jika terdapat alasan penting atau mendesak terhadap kehadiran pejabat/pegawai di kantor, maka Pejabat Pembina Kepegawaian dapat secara selektif dan akuntabel menentukan jumlah minimum pejabat/pegawai yang hadir di kantor, 3) ASN yang melakukan tugas layanan pemerintah pada sektor esensial dapat melaksanakan tugas kedinasan Work From Office (WFO) dengan jumlah pegawai maksimal 50%, 4) ASN yang melakukan tugas layanan pemerintah yang berkaitan dengan sektor yang bersifat kritikal, dapat melaksanakan tugas kedinasan WFO dengan jumlah pegawai maksimal 100%, 5) kegiatan layanan pemerintah pada sektor-sektor esensial dan kritikal tetap berpedoman pada Instruksi Menderi Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang PPKM Darurat, 6) ASN yang melaksanakan WFO tetap mengutamakan dan menerapkan protokol kesehatan yang ketat, 7) pelaksanaan penyesuaian sistem kerja tetap memperhatikan dan tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. SE ini berlaku sampai dengan berakhirnya masa PPKM Darurat di Wilayah Jawa dan Bali atau ditetapkannya kebijakan lebih lanjut. SSI

Secara lengkap isi dari SE Menpan RB No. 14 Tahun 2021 tentang PPKM Darurat, dapat dilihat pada tautan berikut.

Loading...

 

0
0
0
s2smodern
powered by social2s